Deskripsi Training Pajak untuk Bagian HRD
Pelatihan pajak di divisi HRD akan mempelajari masalah perpajakan pada saat merekrut, membayar, pensiun maupun segala kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas tenaga kerja. Misalnya PPH pasal 21 pegawai dengan status dalam negeri atau asing, kontrak, begitu juga bagaimana perlakuan pajak untuk fasilitas Car Ownership, pengobatan, bonus saham, pelatihan, THR, bonus, gratifikasi dan masih banyak lagi.
Orang awam berpendapat pajak hanya urusan bagian akuntasi dan bagian pajak tetapi kenyataannya semua departemen harus juga melek pajak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang HR sudah seharusnya memahami pelaksanaan tugas-tugas di perusahaan dalam mengelola tenaga kerja secara lebih sistimatis dan efisien. Masih banyak pelaksana HRD yang malah alergi berat dengan yang namanya pajak, seolah itu bukan urusannya.
Padahal efisien biaya bukan berarti hanya mengurangi jumlah biaya tenaga kerja tetapi juga memahami aspek pajaknya karena penerapan kebijakan yang salah akan mengakibatkan denda dan sanksi yang berakibat fatal bagi perusahaan. Semua kebijakan dan fasilitas tenaga kerja ada aturan pajaknya, tidak hanya saat membayar gaji saja. pelatihan pajak mutlak diperlukan HRD.
Materi dan Tujuan Pelatihan Pajak untuk Bagian HRD
Tujuan Pelatihan
- Peserta mampu memahami tentang selayang pandang pelatihan pajak baik pajak daerah dan pajak pusat.
- Peserta mampu melakukan penghitungan SPT PPh Pasal 21 dengan efektif dan efisien
- Peserta dapat mengetahui dan memahami peraturan-peraturan terbaru terkit dengan masalah ketenagakerjaan sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan menghemat pajak.
- Peserta mampu melaksanakan tax planning atas semua transaksi yang berhubungan dengan aktivitas HRD.
 Materi Pelatihan
Session 1:
- Selayang pandang pelatihan pajak daerah dan pusat.
- Objek dan Non Objek Pemotongan PPh Pasal 21.
- Kewajiban Pemotong Pajak.
- Pedoman merumuskan kebijakan dan fasilitas tenaga kerja.
- Penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan bulanan/tahunan
- Penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan teratur dan tidak teratur
Session 2:
- Apa maksud metode gross-up, PPh ditanggung pemberi kerja, dan PPh ditanggung pegawai.
- Mengapa penghasilan untuk pegawai yang pindah tugas, pegawai ekspatriat, pegawai meninggal dunia harus disetahunkan?
- Penghasilan pegawai yang mulai bekerja atau berhenti bekerja pada tahun berjalan tanpa metode penyetahunan penghasilan.
- Penghasilan non pegawai tetap seperti honor tenaga ahli dan upah satuan/borongan/harian.
- Prinsip taxable – deductible
- Tax Planning PPh Pasal 21/26 .
Jadwal Training Diklat SDM Terbaru di Kota Bandung. Lihat Jadwal Fix Running dan Dapatkan penawaran harga murah & diskon dari Kami. Jadwal Training Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
